Ternyata menjadi seorang fotografer harus ada sertifikasinya lho...
Menjadi seorang fotografer harus memiliki sertifikasi yang di berikan setelah melalui Uji Kompetensi profesi fotografi.
sertifikasi fotograferi ini diatur pula oleh UU no 3 tahun 2014.
Naahh mau tau tau apa itu APFI..?
APFI singkatan dari Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia
Visi misi dari APFI adalah
Visi
Mengangkat profesionalisme fotografer Indonesia di tingkat nasional maupun internasional, untuk pengembangan fotografi
Misi
Wadah komunikasi fotografer di Indonesia
Meningkatkan standar kompetensifotografer Indonesia
Memberikan advokasi kepada fotografer Indonesia
Meningkatkan kesejahteraan fotografer Indonesia
Mengupayaan pengembangan sarana dan prasarana fotografi Indonesia
Sejarah APFI
2007:
Kesepakatan anggota Asean untuk menyelenggarakan Masyarakat Ekonomi Asean
2012:
Penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai acuan untuk berbagai bidang di Indonesia, a.l: bidang Pendidikan, dan bidang Tenaga Kerja.
2014:
Pembentukan Tim Perumus SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia; Permenakertrans No.8 Tahun 2012) bidang fotografi. Fotografi adalah salah satu jenis bidang usaha dari ratusan bidang yang telah ada, berdasarkan Kualifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI)
SKKNI hanya dapat diterapkan oleh:
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang memiliki lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), atau
Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang terakreditasi di bawah binaan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan (Ditbinsuslat), Dirjen Pauddikmas, Kemdikbud.
Kedua Lembaga Sertifikasi tsb harus berada di bawah naungan Asosiasi Profesi bidang yang
bersangkutan. (Dinyatakan dalam peraturan negara, antara lain PP no 19 Th 2005, pasal 89 ayat 5:
Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi
mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah sebagai tanda bahwa peserta
didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi)
2014, Maret, Perumusan Rancangan SKKNI Bidang Fotografi, untuk Level 3 KKNI.
April, 28-‐30 > Pra Konvensi Nasional RSKKNI Bidang Fotografi, di Bandung; Mengundang 25 pelaku fotografi dari berbagai kalangan (praktisi komersil, jurnalistik, seni, pendidik formal/non formal/informal, peneliti, dan pemilik outlet)
2014, Mei-‐Juni > Verifikasi RSKKNI Bidang Fotografi Level 3 KKNIdan perumusan Rancangan SKKNI Bidang Fotografi Level 5 KKNI
Juni, 24-25 > Rapat Pra-‐Pendirian Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia, di Batam.
Juni, 25 > DEKLARASIKAN ASOSIASI PROFESI DI BIDANG FOTOGRAFI DI INDONESIA.
Juni, 25-27 > Konvensi RSKKNI Bidang Fotografi (Level 3 dan 5), di Batam; Mengundang 50 pelaku fotografi dari berbagai kalangan (praktisi komersil, jurnalistik, seni, pendidik formal/non formal/informal, peneliti, dan pemilik outlet
naah sekarang kita kembali membahas sertifikasi, Sertifikat di sini berfungsi bagaikan SIM, alias Surat Ijin Memotret. Coba kita bayangkan kita memiliki mobil namun ga punya SIM gimana rasanya.. sah sah saja kita di jalanan mengunakan mobil tersebut namun klo pas lagi dibutuhkan SIM kita ga ada pastinya akan kalangkabut bukan...
Sertifikasi fotografi dikelola oleh LESKOFI (Lembaga Sertifikasi Kompetensi Fotografi Indonesia).
LESKOFI (atau lembaga sertifikasi di bidang lain) harus berada di bawah organisasi/asosiasi profesi bidang yang bersangkutan, dalam hal ini adalah APFI (Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia). Aturan ini juga telah diatur dalam beberapa peraturan negara (UU, PP, Perpres, Permen). Bunyinya sama, kira-kira seperti ini: Pengakuan terhadap kompetensi seseorang didapat dari uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi, yang berada di bawah naungan organisasi (atau asosiasi) profesi.
Sertifikat itu nantinya akan berlaku secara internasional, paling tidak di lingkup negara anggota MEA. Saya sendiri ikut dalam penyusunan draft PerMen yang akan menguatkan fungsi dan lingkup sertifikat tersebut. Manfaat sertifikat itu sudah dinanti oleh para pelaku fotografi Indonesia. Sudah ada beberapa informasi dari rekan-rekan. Sebelum bisa mendapatkan pekerjaan memotret, mereka diminta melampirkan sertifikat kompetensi profesi oleh:
1) klien “plat merah”,
2) perusahaan ber-ISO, dan bahkan
3) konsumen langsung.
Kalau tidak bisa menunjukkan sertifikat, pekerjaannya tidak jadi diberikan kepada mereka.
Mekanisme Uji Kompetensi secara umum adalah: calon peserta uji (boleh untuk siapapun pelaku fotografi Indonesia) mendaftar sebagai anggota APFI. Lalu mendaftarkan namanya ke LESKOFI. LESKOFI akan memberikan kisi-kisi materi uji, dan memberitahukan jadwal Uji Kompetensi, termasuk Tempat Uji Kompetensi (TUK)-nya. Idealnya nanti di setiap kota Dati 2 ada 1 TUK dengan 2 Penguji (1 orang dari TUK lain). Jika dinyatakan lulus, LESKOFI akan mengeluarkan Sertifikat (blanko sertifikat berlogo Garuda Emas didapat dari Kemdikbud. blanko ini juga akan disosialisasikan kepada Kementerian terkait lainnya, khususnya Kemnaker dan Kemen-PAN). P
enguji dipilih dari pelaku fotografi Indonesia sendiri. Ada yang dari kalangan Akademisi, Praktisi, dan yang merangkap keduanya.
Saat ini LESKOFI sudah memiliki 30an Penguji, dan 2 Master Penguji. Jaringan APFI sudah ada di 24 Provinsi.
Sertifikasi berdasarkan KKNI adalah bentuk Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL/Recognition of Prior Learning) seseorang yang belajar dari jalur nonformal atau informal. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak tabel KKNI yg ada d internet.
MEA memberi tantangan yang harus disikapi secara positif dan konstruktif. APFI melalui LESKOFI berharap dengan sertifikasi ini pelaku fotografi Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, bahkan bekerja di negara ASEAN lainnya. Jangan sampai pekerjaan di bidang fotografi di Indonesia dikerjakan oleh fotografer luar Indonesia.
Sertifikasi adalah salah satu upaya menjawab tantangan tersebut, karena sertifikasi juga bermanfaat untuk mengukur kemampuan diri. Jika ternyata belum cukup untuk bersaing di level tertentu, pelaku fotografi Indonesia akan didorong/terdorong untuk meningkatkan kemampuannya, baik secara teknis, pengetahuan, bahkan sikap dan tanggung jawab. Upaya peningkatan kemampuan bisa melalui berbagai cara. Bisa formal, bisa juga nonformal atau informal. Dampak penerapan KKNI juga dirasakan di pendidikan formal. 7 kampus yang memiliki Program Studi Fotografi di Indonesia telah beberapa kali berkumpul dan membentuk Asosiasi Program Studi Fotografi Indonesia (SOFIA). Mulai tahun ini kami diharuskan untuk memutakhirkan kurikulum sesuai Level 6 pada KKNI. Dan menariknya, perwakilan dari ketujuh kampus tersebut kami libatkan dalam perumusan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Fotografi sejak April 2014. Artinya, baik di jalur formal, nonformal ataupun informal, sudah ada pemahaman yang cukup baik mengenai persiapan menghadapi MEA dengan kaitannya dalam melakukan upaya penyiapan dan peningkatan kualitas pelaku fotografi Indonesia.
Selengkapnya tentang APFI bisa di lihat di :
www.apfi.or.id